Ketika Media Sosial Baperidda Kehilangan Arah: Antara Informasi Publik dan Sekadar Update Status

Politikadharma.com - Artikel ini di tulis Oleh: Ahmad Arifin (Penggiat Media Sosial) - Di era keterbukaan informasi saat ini, media sosial bukan lagi sekadar tempat berbagi aktivitas, tetapi telah menjadi wajah resmi sebuah institusi di mata publik. Termasuk akun Facebook Baperidda Mukomuko yang seharusnya menjadi etalase informasi perencanaan pembangunan daerah, bukan sekadar papan tempel konten umum tanpa arah yang jelas.

Jika diamati, beberapa konten yang dipublikasikan masih terkesan random, seperti sekadar repost link berita, unggahan seremonial tanpa narasi perencanaan, bahkan foto-foto yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi utama lembaga perencanaan pembangunan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan sederhana dari masyarakat: di mana posisi edukasi perencanaan dalam konten tersebut?

Padahal, Baperidda memiliki peran strategis sebagai dapur perencanaan pembangunan daerah. Artinya, konten yang ditampilkan seharusnya mampu menjawab rasa ingin tahu publik tentang:

• Apa program prioritas daerah?
• Bagaimana arah pembangunan Mukomuko?
• Apa hasil dari musrenbang?
• Bagaimana dampak perencanaan terhadap masyarakat?

BACA JUGA ; TOKOH - Langkah Sunyi Putra Mukomuko MUHAMMAD MUSLIHUDIN, S.Kom.,M.Ti.,M.Pd : Dari Desa Marga Mukti Menuju Dunia Riset dan Teknologi

Media sosial seharusnya menjadi ruang transparansi, bukan hanya ruang dokumentasi kegiatan.

Kritik yang perlu saya sampaikan secara terbuka adalah soal arah pengelolaan konten.

Sebuah akun resmi OPD idealnya memiliki konsep komunikasi publik yang jelas, bukan sekadar aktif posting tetapi minim substansi. Aktif saja tidak cukup, yang dibutuhkan adalah aktif yang informatif.

Namun kritik tanpa solusi hanya akan menjadi keluhan. Oleh karena itu, ada beberapa saran konstruktif yang mungkin bisa menjadi bahan evaluasi:

Pertama, perlu adanya kurasi konten yang relevan dengan tupoksi lembaga. Tidak semua kegiatan harus diposting jika tidak memiliki nilai informasi perencanaan.

Kedua, perbanyak konten edukatif seperti infografis RPJMD, RKPD, prioritas pembangunan, atau progres program strategis daerah. Masyarakat sebenarnya ingin tahu arah pembangunan, hanya saja sering tidak dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami.

Ketiga, kurangi kebiasaan repost link berita tanpa narasi tambahan. Jika memang perlu dibagikan, sebaiknya diberi konteks: apa kaitannya dengan perencanaan Mukomuko.

Keempat, bangun identitas visual yang konsisten agar publik langsung mengenali bahwa itu konten resmi Baperidda, bukan sekadar akun pribadi yang aktif berbagi.

Kelima, buat perencanaan konten harian, misal: Hari senin di isi tentang Info Daerah, Hari selasa Perencanaan pembangunan dan seterusnya. 

BACA JUGA ; 4 Desa di Mukomuko Terancam Tak Cairkan ADD dan DD Tahap I 2026 Sebelum Lebaran, 134 Berkas Sudah Proses SP2D

Disini penulis ingin menyampaikan Yang perlu dipahami adalah, citra institusi hari ini tidak hanya dibangun dari kinerja di kantor, tetapi juga dari bagaimana institusi itu berkomunikasi di ruang digital.

Media sosial pemerintah bukan soal ramai atau tidaknya postingan, tetapi soal kepercayaan publik yang dibangun melalui informasi yang tepat.

Harapan masyarakat sebenarnya sederhana: jika itu akun lembaga perencanaan, maka yang ingin dilihat publik adalah arah pembangunan, bukan sekadar aktivitas.

Karena pada akhirnya, akun resmi pemerintah bukan dinilai dari seberapa sering posting, tetapi seberapa besar manfaat informasinya bagi masyarakat.

Jika media sosial dikelola dengan konsep yang tepat, Baperidda bisa menjadi contoh transparansi perencanaan di Mukomuko. Namun jika tidak, maka akun tersebut hanya akan menjadi arsip kegiatan tanpa makna strategis.

Karena lembaga perencanaan seharusnya tidak hanya merencanakan pembangunan daerah, tetapi juga merencanakan bagaimana informasi pembangunan itu sampai dengan baik kepada masyarakat.

 — | Reporter : Spesial | Editor : Arief/Tri | Sumber Foto : Redaksi |