_11zon.jpg)
Perangkat desa kerap menjadi pihak pertama yang dicurigai ketika ada kebijakan yang tidak memuaskan masyarakat. Padahal dalam banyak hal, mereka bukanlah pengambil keputusan, melainkan hanya pelaksana aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di atasnya. Apa yang dijalankan di desa pada dasarnya adalah hasil dari regulasi, juknis, dan sistem yang sudah ditentukan.
Namun yang terjadi di lapangan, perangkat desa sering menjadi "tameng hidup". Ketika kebijakan dianggap merugikan, perangkat desa yang pertama disalahkan. Ketika program tidak berjalan sesuai harapan, mereka yang dituding. Bahkan tidak jarang mereka dijadikan kambing hitam atas sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi kewenangannya.
Tudingan Korupsi yang Selalu Mengarah
Setiap ada program pembangunan atau bantuan, tudingan korupsi hampir selalu diarahkan kepada perangkat desa. Seolah-olah setiap kegiatan pasti ada penyimpangan. Padahal faktanya, banyak perangkat desa justru bekerja dengan rasa was-was karena takut salah administrasi, takut salah laporan, bahkan takut tanda tangan.
Ironisnya, di sisi lain ketika ada kegiatan masyarakat yang tidak bisa dibiayai oleh dana pemerintah karena tidak sesuai aturan, justru muncul tuntutan:
"Masa tidak bisa diusahakan?"
Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, namun bagi perangkat desa itu adalah tekanan. Karena di satu sisi mereka dituntut mengikuti aturan agar tidak bermasalah hukum, tetapi di sisi lain mereka didesak untuk "mencari cara" agar semua keinginan bisa terpenuhi.
Jika mengikuti aturan mereka dianggap tidak membantu. Jika mencoba membantu di luar aturan mereka berisiko dituduh menyalahgunakan wewenang.
BACA JUGA ; Ketika Media Sosial Baperidda Kehilangan Arah: Antara Informasi Publik dan Sekadar Update Status
Soal Bantuan Sosial yang Selalu Jadi Kecurigaan
Persoalan bantuan sosial juga sering menjadi sumber tudingan. Tidak jarang muncul anggapan bahwa bantuan hanya diberikan kepada keluarga perangkat desa. Padahal dalam banyak kasus, data penerima bantuan berasal dari sistem pusat, hasil pendataan sebelumnya, atau verifikasi berlapis yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh perangkat desa.
Perangkat desa sering hanya menjadi operator data, bukan penentu akhir. Namun ketika ada nama yang dianggap tidak layak, perangkat desa lagi yang harus menerima protes.
Padahal mereka sering juga menjadi pihak yang paling sering dimarahi, hanya karena menyampaikan data yang sebenarnya bukan mereka yang membuat sepenuhnya.
Dibilang Kerja Santai, Padahal Tuntutan Tak Pernah Selesai
Masih ada anggapan bahwa perangkat desa kerjanya santai, hanya duduk di kantor, bahkan ada yang menilai mereka tidak bekerja. Padahal yang tidak terlihat masyarakat adalah tumpukan laporan administrasi seperti SPJ, LPJ, laporan kegiatan, laporan keuangan, verifikasi data, hingga berbagai aplikasi pelaporan yang harus diselesaikan tepat waktu.
Belum lagi jika ada warga yang mengalami musibah, konflik, atau persoalan administrasi mendadak. Tidak ada istilah jam kantor bagi perangkat desa. Malam, dini hari, bahkan saat hari libur sekalipun mereka tetap dituntut hadir.
Perangkat desa bukan hanya bekerja di balik meja, tetapi juga menjadi petugas sosial, mediator konflik, operator data, pelayan administrasi, bahkan kadang menjadi tempat curhat masyarakat.
Soal Gaji yang Tak Seindah Anggapan
Ada juga anggapan bahwa perangkat desa menerima gaji besar. Padahal jika dihitung, penghasilan sekitar Rp2.020.000 per bulan jika dibagi 30 hari hanya sekitar Rp67.300 per hari.
Jumlah itu bahkan dalam banyak kondisi masih kalah dibandingkan upah harian pekerja sektor informal seperti buruh panen sawit. Dan yang lebih menyedihkan, pembayaran penghasilan perangkat desa juga terkadang tidak selalu tepat waktu setiap bulan.
Namun meskipun begitu, tuntutan kerja tetap berjalan normal, bahkan kadang melebihi kewajaran jam kerja pada umumnya.
Perangkat Desa Seperti Tong Sampah
Mungkin perumpamaan yang paling menggambarkan kondisi perangkat desa adalah seperti tong sampah. Yang terlihat orang hanya kotorannya. Bau, masalah, keluhan, dan kesalahan.
Padahal tanpa tong sampah, lingkungan akan penuh dengan masalah yang tidak tertampung. Fungsinya penting, keberadaannya dibutuhkan, namun jarang dihargai.
Begitulah perangkat desa. Mereka menampung keluhan, menyelesaikan persoalan, menjadi penyalur aspirasi, tetapi yang sering dilihat hanya kesalahannya saja, bukan pengabdiannya.
Status yang Tidak Jelas: Seperti Pemain Cadangan yang Selalu Disuruh Siap Masuk Lapangan
Yang lebih menyedihkan lagi, perangkat desa sering berada dalam posisi yang tidak jelas secara status kepegawaian. Mereka bukan ASN, bukan PNS, bahkan bukan honorer dalam pengertian formal. Namun tuntutan kerja mereka sering kali setara bahkan lebih luas dari pekerjaan formal pemerintahan.
Perangkat desa bisa diibaratkan seperti pemain cadangan dalam sebuah pertandingan besar. Mereka tidak selalu mendapat sorotan, tidak memiliki fasilitas seperti pemain utama, tetapi harus selalu siap kapan saja dipanggil masuk ke lapangan. Ketika tim kalah, mereka ikut disalahkan. Ketika tim menang, mereka jarang disebut.
Atau mungkin lebih tepat lagi, perangkat desa seperti jembatan penghubung. Semua orang ingin melewatinya, semua kepentingan melintas di atasnya, tetapi jarang ada yang bertanya apakah jembatan itu kuat, apakah jembatan itu dirawat, atau apakah jembatan itu juga butuh perhatian.
Pengabdian yang Sering Tak Dihitung
Pada akhirnya, menjadi perangkat desa bukan sekadar pekerjaan, tetapi lebih dekat kepada pengabdian. Karena jika hanya dihitung dari gaji, tekanan, risiko hukum, dan beban sosial, mungkin tidak semua orang sanggup bertahan.
Namun desa tetap berjalan karena masih ada orang-orang yang mau bertahan di posisi ini. Orang-orang yang tetap datang ke kantor walau sering disalahkan. Orang-orang yang tetap melayani walau sering dicurigai.
Mungkin yang dibutuhkan bukan pujian besar. Cukup sedikit pengertian, sedikit kepercayaan, dan kesadaran bahwa perangkat desa bukanlah sumber dari semua masalah, melainkan bagian dari sistem yang juga sedang berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya.
Karena pada akhirnya, perangkat desa bukanlah orang yang harus selalu benar, tetapi mereka adalah orang-orang yang setiap hari berusaha menjalankan tugas di tengah keterbatasan.
_11zon.jpg)