Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penggantian atap seng menjadi genteng—yang kemudian dikenal sebagai gagasan “gentengisasi nasional”—memantik perdebatan publik. Di satu sisi, ide ini tampak sederhana dan rasional: genteng dianggap lebih sejuk, lebih tahan lama, dan meningkatkan kualitas hunian. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, atau justru berpotensi menjadi beban baru?
Kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat baiknya, tetapi dari realitas sosial, ekonomi, dan kemampuan implementasinya.
Niat Baik yang Tidak Diragukan
Secara konseptual, gagasan mengganti atap seng dengan genteng memiliki dasar yang cukup kuat.
Atap seng memang dikenal menyerap panas, membuat rumah lebih gerah, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia. Dari sisi kesehatan dan kenyamanan, penggunaan genteng dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah sederhana.
Selain itu, gagasan ini juga diproyeksikan mendorong industri genteng lokal, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi rakyat melalui produksi berbasis daerah. Dalam narasi pembangunan, ide ini tampak selaras dengan konsep ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas hunian nasional.
Namun, kebijakan yang baik di atas kertas belum tentu mudah di lapangan.
Ketika Kebijakan Berhadapan dengan Realitas
Masalah utama dari gagasan gentengisasi bukan pada tujuannya, tetapi pada konteks sosial masyarakat Indonesia yang sangat beragam.
1. Tidak Semua Rumah Siap Diganti Atapnya
Banyak rumah rakyat, terutama di desa dan kawasan pesisir, dibangun dengan struktur ringan yang dirancang khusus untuk atap seng. Genteng jauh lebih berat. Mengganti atap tanpa memperkuat struktur bangunan berisiko merusak rumah itu sendiri.
Artinya, persoalan ini bukan sekadar mengganti material atap, tetapi menyangkut biaya renovasi struktural yang tidak kecil.
Pertanyaannya: siapa yang menanggung biaya itu?
2. Beban Ekonomi Rakyat
Jika kebijakan ini tidak disertai subsidi penuh, maka masyarakat—terutama kelompok miskin—akan menghadapi tekanan ekonomi baru. Ironis jika program yang dimaksudkan meningkatkan kualitas hidup justru menambah beban hidup.
Dalam konteks daya beli masyarakat yang belum merata, kebijakan semacam ini berisiko menjadi program elitis yang tidak sensitif terhadap kondisi rakyat kecil.
3. Indonesia Bukan Satu Kondisi
Indonesia memiliki kondisi geografis, budaya bangunan, dan iklim yang berbeda-beda. Di beberapa daerah, seng justru dipilih karena:
Lebih ringan dan tahan gempa
Lebih cocok di wilayah lembap dan pesisir
Lebih mudah dipasang dan diperbaiki
Biaya transportasi genteng terlalu mahal
Kebijakan nasional yang terlalu seragam berpotensi mengabaikan kearifan lokal dan realitas teknis daerah.
4. Risiko Kebijakan Simbolik
Ada kekhawatiran bahwa gentengisasi bisa menjadi kebijakan simbolik—terlihat besar secara narasi, namun tidak menyentuh akar masalah perumahan rakyat: kemiskinan, akses rumah layak, sanitasi, dan infrastruktur dasar.
Mengganti atap tidak otomatis menyelesaikan:
Rumah tidak layak huni
Kemiskinan struktural
Ketimpangan pembangunan
Krisis perumahan rakyat
Tanpa pendekatan komprehensif, gentengisasi berisiko menjadi solusi parsial untuk masalah yang sistemik.
Jika Ingin Berhasil, Kebijakan Harus Realistis
Agar tidak menjadi beban sosial, beberapa hal mutlak diperlukan:
Tidak bersifat wajib dan seragam
Berbasis kebutuhan dan kondisi daerah
Disertai subsidi bagi masyarakat miskin
Didukung kajian teknis bangunan
Melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat
Terintegrasi dengan program perumahan nasional
Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang adaptif, bukan normatif.
Kesimpulan: Antara Ide Besar dan Tantangan Besar
Gagasan Presiden Prabowo tentang gentengisasi nasional mengandung niat baik: meningkatkan kualitas hunian, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Namun, dalam realitas Indonesia yang kompleks, kebijakan ini tidak bisa dijalankan secara sederhana.
Tanpa perencanaan matang, subsidi jelas, dan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat, gentengisasi berpotensi berubah dari solusi menjadi beban.
Negara tidak cukup hadir dengan gagasan besar. Negara harus hadir dengan kebijakan yang membumi, realistis, dan berpihak pada rakyat.
Posting Komentar